MA Membantah Keputusan PK Baiq Nuril Berpotensi Maladministrasi

MA Membantah Keputusan PK Baiq Nuril Berpotensi Maladministrasi

MA Membantah Keputusan PK Baiq Nuril Berpotensi Maladministrasi-Mahkamah Agung memahami keputusan PK Baiq Nuril yang menuai pro-kontra. Tetapi, MA menolak jika keputusan PK Baiq dianggap Ombudsman RI berpotensi maladministrasi.

Dalam hal ini, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menyorot Perma no 3 tahun 2017 yang terkait penanganan kasus perempuan berhadapan langsung dengan hukum. Ninik merasa MA mengesampingkan Perma tersebut.

Andi kembali membantah Ombudsman. Menurutnya, Perma no 3 tahun 2017 justru dapat mengatur aspek formil bagaimana penegak hukum atau hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum. Andi menilai, Ombudsman hanya melihat masalah dari satu sisi.

“Sinyalemen ini tidak berdasar hanya melihat masalahnya dari satu sisi. Dikarenakan Perma no 3 ini merupakan peraturan yang hanya mengatur aspek formil bagaimana aparat penegak hukum/hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum,” katanya.

“Sedangkan peraturan yang menjadi dasar MA mempersalahkan terdakwa Baiq Nuril merupakan hukum materil yang termuat dalam pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Oleh karena itu, kami minta juga dipahami fungsi dan kedudukan MA dalam menangani perkara kasasi dan PK,” kata Andi.

MA, kata Andi memiliki kewenangan dalam menilai masalah penerapan hukum dari keputusan judex facti (PN/PT) apakah sudah tepat atau tidak. Lebih lanjut, kata Andi, MA tidak seperti PN atau PT yang memeriksa, menilai hingga menyusun kronologis fakta.

Diketahui, MA menolak PK Baiq Nuril sehingga Baiq Nuril tetap dihukum 6 bulan penjara dan dengan sebesar Rp 500 juta. MA mengatakan, Baiq Nuril bersalah karena melakukan peremakan ilegal.

MA Membantah Keputusan PK Baiq Nuril Berpotensi Maladministrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *