KPK Minta Instansi Lain Mengikuti Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN

KPK Minta Instansi Lain Mengikuti Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN

KPK Minta Instansi Lain Mengikuti Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN-KPK mengapresiasi kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menunda pelantikan pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. KPK juga berharap kebijakan tersebut menjadi standar bagi kementerian lainnya.

“Kami harap ini menjadi standar untuk kementerian-kementerian yang lain. Jadi, jika ada pegawai-pegawai atau pejabat di internal yang belum melaporkan tentu wajib melaporkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).

Febri mengatakan, kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara diatur dalam UU 28/1999. Dia juga berharap kebijakan yang diambil Tjahjo itu bisa dilaksanakan secara konsisten.

Dia menyatakan bahwa KPK sedang membuka proses pelaporan LHKPN hingga 31 Maret 2019. Febri mengimbau para wajib lapor segera menyerahkan LHKPN kepada KPK.

 

 

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, menunda pelantikan pejabat di lingungan Kemendagri dan BNPP yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Tjahjo menyatakan sikapnya itu sebagai komitmennya membina aparatur internal Kemendagri. Untuk menegaskan sikapnya itu, Tjahjo menjelaskan instruksinya akan dicantumkan dalam peraturan Mendagri atau permendagri.

BACA JUGA : Suara Dunia

KPK Minta Instansi Lain Mengikuti Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN

NONTON JUGA : BioskopQQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *