DPR Aceh Tegaskan Usulan Qanun Poligami dari Pemprov

DPR Aceh Tegaskan Usulan Qanun Poligami dari Pemprov

DPR Aceh Tegaskan Usulan Qanun Poligami dari Pemprov-Wakil ketua komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Musannif mengatakan, Rancangan Qanun hukum keluarga yang salah satu bab-nya mengatur poligami diusulkan oleh pemerintah provinsi Aceh. Pihak legislatif hanya membahasnya saja.

“Ini harus diketahui bahwa usulan draftnya dari eksekutif. Bukan dari kami, bukan inisiatif DPR. Saya tidak mengetahui hal eksekutif itu siapa yang memerintah, Aceh 1 gubernur atau 2 wakil gubernur,” kata Musannif kepada wartawan, Rabu (10/7).

Musannif hari ini menjadi salah seorang narasumber pada diskusi publik yang bertema “Wacana Qanun Poligami di Aceh, apakah sudah tepat?”. Diskusi tersebut digelar di Pusat Klinik Hukum Fakultas Syar’iyah dan hukum UIN Ar-Raniry di kantin fakultas.

Menurut Musannif, naskah akademik pembuatan qanun tersebut disusun oleh Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Setelah draftnya selesai, baru diserahkan ke DPR Aceh.

Pihak legislatif kemudian membahasnya. Musannif mengatakan, dalam naskah akademik tersebut dijelaskan bila angka perceraian dan nikah siri di Aceh masih sangat tinggi.

Bahkan berdasarkan data dari ketua Mahkamah Syar’iyah, angka perceraian di Aceh di atas rata-rata nasional. Tetapi, Musannif mengaku belum mengetahui persis jumlahnya karena belum melihat sepenuhnya isi naskah akademik.

“Nikah siri terlalu parah. Angka perceraian yang tinggi, nikah siri yang tinggi. Cuma hal itu di naskah akademiknya yang bisa kita lihat dari Unimal,” kata Musannif.

Dia mengatakan, dalam Qanun hukum keluarga membuat 200 pasal. Tetapi hanya bab tentang poligami yang menimbulkan pro dan kontra.

DPR Aceh Tegaskan Usulan Qanun Poligami dari Pemprov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *